ADVETORIALGORONTALOHEADLINESKAB. GORONTALOLEGISLATOR

Aduan Masyarakat Terkait Lahan HGU di Molawahu Temukan Titik Terang

Ketua Komisi I DPRD Kabgor: Ternyata Hanya Miskomunikasi

KABGOR, sulutGO– Setelah menerima Aspirasi Rakyat terkait lahan Hak Guna Usaha (HGU) Desa Molawahu, Kecamatan Tibawa beberapa waktu lalu, Komisi I bersama jajaran di bawah kepemimpinan Jayusdi Rifai menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan mengundang seluruh pihak yang terkait pada persoalan ini, termasuk pihak pemerintah Kabupaten Gorontalo, Senin (8/7/2019).

Kesimpulan dari Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait lahan HGU Desa Molawahu, Kecamatan Tibawa ini ternyata hanyalah miskomunikasi antara warga dan pihak konsultan PT. Kuantum Gorontalo.

“Ternyata setelah rapat ini, terungkap bahwa pengukuran lahan itu bukan untuk pengukuran pengalihan status lahan, karena masyarakat khawatir setelah lahan itu berubah status maka mereka akan kehilangan mata pencarian mereka, dan ternyata pengukuran itu hanya untuk pembangunan tanggul yang sering jebol disana,” ujar Jayusdi.

Pada RDP yang berlangsung di Gedung DPRD Kabupaten Gorontalo ini terungkap harapan dari warga, dimana sekiranya ada rasa perhatian dari pemilik lahan HGU untuk masyarakat.

“Untuk perhatian terhadap masyarakat Alhamdulillah itu sudah disahuti oleh pihak HGU, tadi juga suda saya bicarakan dengan pihak HGU bahwa kontrak kerjanya antara pihak pemilik HGU dengan penggarap nanti akan dibuat kembali dan itu akan difasilitasi oleh Dinas Perumahan Dan Pemukiman di seksi sengketa lahan mereka akan kontrak yang sifatnya tidak merugikan pemilik HGU dan juga Masyarakat,” ungkap aleg fraksi PPP, Jayusdi.

Pada RDP itu juga terungkap bahwa ada surat yang tidak jelas kepemilikannya.

“Terungkap pada rapat ini bahwa di tahun 2015 itu kita telah merilistribusi lahan yang ternyata sampai saat ini kita belum mengetahui kepemilikannya, saya berharap tadi ini pihak BPN hadir dan ternyata belum bisa hadir, nanti kami akan menggelar rapat secara husus dengan BPN dan pemerintah daerah terkait masalah sertifikat-sertifikat liristribusi lahan yang belum keluar sampai saat ini, itu yang akan kita bicarakan denga pihak BPN,” tandas Jayusdi Rifai. (h)

Be Sociable, Share!

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close
%d bloggers like this: