ADVETORIALGORONTALOHEADLINESKAB. GORONTALO

Berkolaborasi dengan Pemerintah Pusat, Pemkab Gorontalo Akan Bangun 1500 Rumah Bagi Komunitas Profesi

KABGOR, sulutGO– Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan berkolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Gorontalo, akan membantu komunitas profesi seperti tukang bentor, buruh tani, pedagang buah, dan honorer di Kabupaten Gorontalo agar bisa memiliki rumah.

Hal ini merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan pembangunan perumahan berbasis komunitas.

Adapun rencana pembangunan perumahan berbasis komunitas ini, disampaikan oleh pemerintah pusat yakni Kementerian PUPR dan pemerintah Kabupaten Gorontalo, Kamis (11/7/19) di ruang Madani Kantor Bupati Gorontalo, dalam agenda rapat kerja terkait program bantuan Perumahan Swadaya Berbasis Komunitas (PSBK) dan PSU.

“Melalui program ini, kami (Kementerian PUPR) berkolaborasi dengan pemerintah setempat berupaya membantu komunitas masyarakat di Kabupaten Gorontalo agar bisa punya rumah sendiri yang layak huni,” ujar Direktur Rumah Umum dan Komersial Ditjen Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Yusuf Hariagung dalam rapat tersebut.

Ia menjelaskan, bahwa program pembangunan perumahan berbasis komunitas adalah hasil kerjasama pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta komunitas.

Program tersebut juga untuk mempermudah jangkauan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) agar bisa menikmati rumah sendiri.

Sebab, tidak semua masyarakat Indonesia memiliki akses ke perbankan untuk melakukan Kredit Perumahan Rakyat (KPR) karena persyaratannya yang cukup sulit untuk dipenuhi masyarakat kalangan bawah.

Program perumahan berbasis komunitas merupakan bagian dari Program Satu Juta Rumah. Cara ini dinilai bisa membantu memudahkan masyarakat dari komunitas maupun profesi tertentu untuk memiliki rumah.

Dalam rapat tersebut juga tampak hadir, Sekda Kabupaten Gorontalo Hadijah U. Tayeb, Kepala Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Doni Lahatie, Ketua Komisi I DPRD Jayusdi Rivai, pimpinan OPD, dan masyarakat anggota komunitas.

“Sebelumnya pemerintah juga telah memulai proyek percontohan pembangunan rumah berbasis komunitas dengan skema KPR yakni Pembangunan Perumahan Komunitas ASN, TNI dan Polri di Kabupaten Kendal,” ujar Direktur RUK.

Namun, menurutnya, skema yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Gorontalo merupakan skema yang patut diancungi jempol karena merupakan skema yang baru pertama kali diberlakukan di Indonesia.

Sebab, lanjut Direktur RUK, hanya Pemerintah Kabupaten Gorontalo yang bersedia menyiapkan lahan sebesar 36 hektar yang dihibahkan kepada masyarakat untuk pembangunan perumahan swadaya berbasis komunitas ini.

“Kami berharap kesiapan Kabupaten Gorontalo, selain itu kami juga berharap Kabupaten Gorontalo bisa menjadi daerah percontohan atau pilot project di Indonesia setelah Palembang. Dan jika itu segera terelisasi, maka kami pastikan pihak kementerian bahkan Presiden langsung yang akan melakukan peletakkan batu pertama di Kabupaten Gorontalo,” tandas Dir RUK.

Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gorontalo Doni Lahati menjelaskan, pelaksanaan rapat koordinasi tersebut adalah, dimana Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian PUPR ingin mengetahui atau mengecek langsung kesiapan pemerintah Kabupaten Gorontalo terkait dengan lahan, infrastruktur pendukung maupun administrasi lainnya untuk pembangunan perumahan komunitas.

“Ketika program ini ingin kita wujudkan, maka tentu kesiapan Pemerintah Daerah yang sangat mereka butuhkan. Karena jangan sampai mereka menilai kita hanya setengah-setengah, karena kesiapan kita. Jika program ini berjalan dengan baik maka impian masyarakat untuk memiliki rumah yang nyaman dan pantas pun bisa terwujud,” tandasnya. (adv)

Be Sociable, Share!

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close