ADVETORIALGORONTALOHEADLINESKAB. GORONTALOLEGISLATOR

DPRD Paripurnakan Pembicaraan Tingkat I, Pertanggung Jawaban APBD 2018 Pemkab Gorontalo

LIMBOTO, sulutGO– Agenda pembahasan dalam rapat Paripurna ke 10 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gorontalo yang dilaksanakan pada Selasa (11/6/2019), di ruang sidang DPRD berjalan sesuai aturan tata tertib DPRD.

Agenda pembahasan rapat paripurna ini dilaksanakan dalam rangka Pembicaraan Tingkat I terhadap Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Gorontalo tahun 2018.

Rapat Paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Gorontalo Sahmid Hemu dan dihadiri anggota DPRD Kabupaten Gorontalo, serta Sekretaris Husni Deka.

Sesuai agenda Rapat Paripurna, hadir pula Bupati Gorontalo Nelson Pomalingo, Sekda, Asisten, unsur Forkopimda Kabupaten Gorontalo, Satuan Organiasi Perangkat Daerah (SOPD), Camat, dan unsur perguruan tinggi.

Ketua DPRD dalam penyampaiannya mengatakan bahwa pihaknya mengapresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Gorontalo, selaku penyelenggara Pemerintahan yang secara berturut-turut 9 kali meraih Opini dari BPK-RI, Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Namun, Ketua DPRD berharap agar pemerintah tidak mudah terlena atas pencapaian itu, melainkan dijadikan sebagai motivasi dalam pengelolaan keuangan daerah untuk menjadi lebih baik

“Atas pencapaian ini justru saya berharap agar kita semua tidak terlena, akan tetapi menjadi motivasi kita dalam mengelola keuangan yang transparan sesuai peraturan per undang-undangan yang berlaku,” tutur Sahmid Hemu.

Sekertaris DPRD diberi kesempatan membacakan hasil dari pembahasan yang didasari Peraturan DPRD, agar merekomendasikan kepada Pimpinan DPRD, mengenai Ranperda tentang pelaksanaan APBD Kabupaten Gorontalo tahun 2018, sesuai kesepakatan dan dapat dilanjutkan pembicaraan ketingkat kedua.

Bupati Gorontalo Nelson Pomalingo dalam laporannya menyampaikan hasil pertanggungjawaban pemerintah Kabupaten Gorontalo dihadapan fraksi-fraksi, serta menyampaikan kinerja Pemerintah Kabupaten Gorontalo baik dari Menpan dan BPK RI.

“Laporan ini sebagai media sebagai bentuk pertanggung jawaban pemerintah Kabupaten Gorontalo, Alhamdulillah dari pertanggung jawaban ini melalui Menpan kinerja kita meraih nilai B yang selama ini C, serta meraih penghargaan dari BPK RI atas Opini WTP sembilan kali berturut-turut,” ujarnya.

Bupati menjelaskan, bahwa raihan Opini WTP bukan menandakan bahwa laporan pemerintah Kabupaten Gorontalo bebas dari temuan.

“Maka dari itu sejauh ini kita sudah membuat action plan untuk percepatan dan tindak lanjut pembangunan. Kami juga berupaya meningkatkan tata kelola keuangan daerah. Dimana saat ini pemerintah kabupaten Gorontalo telah mencanangkan WBK dan WBBM,” jelasnya.

Pada kesempatan itu pula, Bupati melaporkan realisasi pelaksanaan APBD Kabupaten Gorontalo 2018 yang teridiri dari Pendapatan Asli Daerah serta pendapatan lainnya yang sah, yang mencapai 98 persen dari target yang ditentukan, serta penyerapan anggaran mencapai 92,57 persen dari anggaran yang dialokasikan.

Pembahasan sidang paripurna tersebut, dilanjutkan dengan pandangan Umum Fraksi masing-masing, dimana dalam pandangan umum tersebut fraksi-fraksi menyatakan mendukung dan selanjutnya untuk di bahas ke tingkat selanjutnya.

Selain itu pula, fraksi-fraksi tersebut memberikan Apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Gorontalo, selaku penyelenggara Pemerintahan yang 9 kali berturut-turut meraih Opini BPK-RI, Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), dimana pada masa pemerintahan Bupati Nelson meraih Opini WTP sebanyak 3 kali berturut-turut. (adv)

Be Sociable, Share!

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close