ADVETORIALGORONTALOHEADLINESKAB. GORONTALOLEGISLATORSOSIAL POLITIK

Komisi I DPRD Gelar Rakor Persiapan Pilkades Serentak 2019 Kabupaten Gorontalo

Ada penambahan persyaratan untuk calon Kepala Desa

KABGOR, sulutGO– Komisi I DPRD Kabupaten Gorontalo di bawah pimpinan Jayusdi Rifai melaksanakan Rapat Koordinasi Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Gorontalo.

Rapat koordinasi yang berlangsung di Ruang Rapat DPRD Kabupaten Gorontalo, Selasa (16/7/19) itu dihadiri oleh seluruh anggota Komisi I DPRD, Panitia Pemilihan Tingkat Desa, Asosiasi Pemerintah Desa dan Asosiasi BPD.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua Komisi I Jayusdi Rifai mengatakan beberapa point penting berkaitan dengan teknis penyelenggaraan Pilkades serentak yang akan berlangsung pada tanggal 25 Oktober 2019.

“Selain berkaitan dengan tanggal pelaksanaan pilkades serentak, ada beberapa hal yang belum diatur dalam peraturan daerah, sehingga itu kita tuangkan dalam rekomendasi dan akan menjadi keputusan kita bersama,” kata Jayusdi.

Point lainnya yang jadi pembahasan, lanjut ketua komisi I, yakni berkaitan dengan persyaratan pejabat kepala desa yang akan mencalonkan diri sebagai kepala desa.

“Persyaratanya adalah karena di ketentuan perundang-undangan pejabat kepala desa itu terhitung sejak tahapan dimulai, yaitu terbentuknya panitia pemilihan di tingkat desa, maka yang bersangkutan tidak bisa lagi menjabat sebagai kades,” tutur Jayusdi.

Ia menyampaikan bahwa PLT kepala desa yang saat ini ingin mencalonkan diri sebagai kepala desa, wajib mengundurkan diri dari PLT kepala desa sebelum tahapan pelaksanaan pemilihan kepala desa dimulai.

“Yakni mulai dari dibentuknya panitia pemilihan di tingkat desa, jika panitia sudah terbentuk maka beliau (plt kades, red) sudah tidak bisa lagi mencalonkan sebagai kepala desa, sehingga mulai hari ini kita berikan waktu untuk pejabat- pejabat kepala desa yang akan mencalonkan kepala desa selama 4 hari kedepan untuk mengajukan pengunduran diri dari PLT kepala desa, agar bisa mencalonkan diri sebagai kepala desa,” jelasnya.

Sementara itu, untuk pembentukan panitia di tingkat desa sendiri, kata Jayusdi, masih dalam tahap proses, dan diperkirakan selesai pada minggu ini.

“Sehingga minggu depan sudah tidak bisa lagi, jika minggu depan mereka ajukan mungkin tidak akan mendapatkan rekomendasi dari pemerintah desa, dan itu kita akan sampaikan ke pemdes karena merupakan salah satu persyaratan pencalonan,” tuturnya lagi.

Kemudian, lanjut dia, bagi ASN yang akan mencalonkan diri sebagai kepala desa, harus memperoleh izin dari bupati, sehingga izin dari bupati dan hasil telaah dari BKD yang akan menjadi lampiran selama proses pemilihan kepala desa.

“Dengan begitu jabatan yang dia tinggalkan, tidak mengganggu atau memperlambat pemerintahan di tempat dia bekerja,” ujar Jayusdi.

Point berikutnya, tutur aleg fraksi PPP ini, kepala desa yang masa jabatannya sudah berahir pada tahun 2017 dan pada tahun 2019 akan mencalonkan lagi, diperlukan rekomendasi dari dinas PMD dengan mempertimbangkan beberapa point.

“Salah satunya, dimana masa jabatan tidak melebihi 3 periode. Yang kedua tidak pernah ditindak secara pidana, dan yang ketiga terkait LPPD dan LKPJ berdasarkan ketentuan yang dimasukan 5 bulan, karena itu akan menjadi pertimbangan dinas PMD dalam mengeluarkan rekomendasi,” kata Jayusdi.

Yang terahir, lanjutnya, adanya pembentukan dewan pengawas desa yang terdiri dari beberapa unsur.

“Jadi ada pembentukan dewan pengawas desa, yang pertama kita butuhkan orang hukum, jadi kita ambil bagian hukum dari pemda, kemudian dinas yang terkait PMD, kemudian ada asosiasi PBD 1 orang, asosiasi pemerintah desa 1 orang dan 1 dari DPRD, dan yang belum diatur hari ini akan kita atur pada perubahan peraturan berikutnya,” tandas Jayusdi Rifai. (ad)

Be Sociable, Share!

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close
%d bloggers like this: