ADVETORIALGORONTALOHEADLINESKAB. GORONTALOLEGISLATOR

Rembuk Bersama, Pemkab & DPRD Kabgor Bahas Solusi Fenomena Libatkan Perempuan dan Anak

KABGOR, sulutGO– Komisi I DPRD Kabupaten Gorontalo, menyapa rakyat dengan program Dialog “Kopi Dumodupo” yang bertempat di teras kantor DPRD Kabupaten Gorontalo, Senin (01/07/19).

Kegiatan ini pun menghadirkan Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Gorontalo, Drs. Hen Restu, P2TP2A dan sejumlah aleg Komisi I.

Ketua Komisi I Jayusdi Rivai dalam kesempatan tersebut menyampaikan, bahwa kegiatan ini bermaksud untuk mencari solusi bersama dalam rangka untuk menekan fenomena-fenomena yang melibatkan kaum perempuan dan anak, karena dibutuhkan koordinasi dengan seluruh stakeholder agar kasus perempuan dan anak ini bisa dicegah.

“Fenomena yang terjadi pada saat ini khusunya pada perempuan dan anak, diukur dengan kasus yang beredar beberapa waktu lalu, maka kami di komisi I melakukan program bersama pemda yang di dalamnya bekerjasama dengan stekholder yang terkait,” kata Jayusdi.

Menurut Jayusdi, di tahun 2018 kemarin, pihaknya sempat membentuk perda mengenai kekerasan terhadap perempuan dan anak, yakni perda Nomor 9 tahun 2018.
Untuk itu, ia mengungkapkan bahwa fenomena kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah tanggung jawab bersama.

“Pertama Fenomena kekarasan perempuan dan anak ini adalah tanggung jawab kita bersama, bukan hanya tanggung jawab stekholder pemerintah, bukan hanya tanggung jawab aparat penegak hukum, kalau perlu seluruh elemen bangsa ini bagaimana kita bisa menekan angka tingginya kekerasan terhadap anak,” tutur Aleg Fraksi PPP tersebut.

Olehnya itu, lanjut Jayusdi, bagaimana peran pemerintah dalam hal ini membantu melalui pembuatan regulasi-regulasi terhadap perempuan dan anak. Misanya membentuk beberapa kelompok dan melakukan sosialisasi yang intinya berupaya melalukan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Sementara itu, Plt. Kadis Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Drs. Hen Restu mengungkapkan, dengan berbagai fenomena yang terjadi, pemerintah Kabupaten juga telah membentuk satgas perlindungan perempuan dan anak dari kecamatan hingga desa.

“Kami juga telah membentuk satgas (satuan tugas perlindungan perempuan dan anak) dari kecamatan sampai desa, kami pun lagi merancang komunitas Whatsapp orang tua serta pesantren remaja guna menekan kenakalan remaja,” pungkasnya.

Selain itu, Sekertaris DPPPA Seska Uno menambahkan, salah satu upaya yang dilakukan DPPPA untuk menanggulangi fenomena yang terjadi, dilakukan dari mesjid melalui ceramah-ceramah agama.

“Ceramah pak imam atau ceramah di mesjid pada hari jumat atau hari lainya ada muatan muatan tentang pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Dan itu akan dilaksanakan di seluruh kecamatan melalui mesjid-mesjid kementrian agama,” ujar Sekertaris DPPPA Seska Uno. (adv)

Be Sociable, Share!

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close