ADVETORIALGORONTALOHEADLINESKAB. GORONTALO

Sekda Harap Seluruh Instansi Pemerintahan Terapkan Zona Integritas WBK & WBBM

GORONTALO, sulutGO- Panglima ASN Kabupaten Gorontalo Ir. Hadijah U. Tayeb. MM mewakili Bupati Gorontalo menghadiri pencanangan Pembagunan Zona Intergritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM), di Kantor Pengadilan Negeri Limboto, Senin (11/02/19).

Sekda Ir. Hadijah U Tayeb mengatakan, semua Intansi pemerintah diharapkan dapat mencanangkan hal seperti ini, untuk memberikan pelayanan maksimal pada masyarakat dan tentunya dengan tujuan untuk mendorong Pemerintahan dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Hadijah menambahkan, untuk melaksanakan kegiatan tersebut telah diatur oleh Kementrian Menpan RB dalam mereformasi Birokrasi dan sudah dilakukan secara bersama sesuai intansi masing-masing.

“Hal ini demi mewujudkan, intergrasi tinggi dalam menciptakan wilayah intergritas maksimal untuk pelayanan masyarakat untuk menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bebas Melayani (WBBM),” ucapnya.

Selain itu, Hadijah juga menuturkan bahwa pihaknya tentu banyak berhadapan dengan masyarakat.

Menurutnya, pemerintah dan budaya seperti dua sisi mata uang berbeda tetapi satu tidak bisa dipisahkan. Misalnya Pemerintah Daerah mempunyai anggaran, program, vsi misi, dan punya kewenangan.

“Sesuai tatanan Standar Operasinal Prosedur (SOP) semua telah dilakukan, akan tetapi di sisi lain kita daerah juga punya lembaga adat, fungsinya dalam mengatur tatanan kehidupan masyarakat untuk beradat serta berbudaya di daerah Provinsi Gorontalo,” kata Hadijah lagi.

Maka dari itu, ia berharap agar WBK dan WBBM dapat dilalui dengan baik sebagaimana komitmen bersama sehingga akan sukses dan selamat.

“Dengan kebersamaan dari Kominda Kabupaten Gorontalo terjalin begitu baik selama ini Daerah Kabupaten Gorontalo sehingga masih termasuk daerah zona aman,” pungkasnya.

Sementara itu Kepala Pangadilan Negeri Kabupaten Gorontalo Anry Widyo Laksono, SH, MH menyadari bahwa masih banyak kekurangan dari Pengadilan Negeri Limboto untuk memenuhi keiginan masyarakat.

Khususnya pelayanan untuk para pencari keadilan, hal ini dipengaruhi banyak hal dari aspek kuantitas dan kualitas SDM yang ada, selain itu sarana prasarana yang masih jauh dari cukup.

“Namun berbekal semangat pengabdian dari berbagai pihak, Pengadilan Negeri Limboto berusaha untuk meningkatkan pelayanan guna untuk memenuhi permintaan masyarakat khususnya para pencari keadilan,” tutup Anry. (adv)

Sumber: (hms/ri)

Be Sociable, Share!

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close