GORONTALOHEADLINESKOTA GORONTALOLEGISLATOR

Dekot Gelar Rapat Gabungan Komisi, 3 OPD Diminta Serahkan RKH

GORONTALO,sulutGO- Komisi B dan Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Gorontalo menggelar Rapat Gabungan.

Rapat tersebut terkait Evaluasi Anggaran Tahun 2018 serta Laporan Rencana Kerja Anggaran Tahun 2019 Pembangunan Rumah Sakit (Rs). Aloei Saboe, Rs. Otanaha dan Pendidikan di Kota Gorontalo.

Rapat gabungan dipimpin Ketua Komisi C, Hais Karel Nusi bersama Komisi B, Ariston Tilameo tersebut dilaksanakan di Aula I kantor DPRD, selasa (19/2)

Turut hadir, seluruh anggota komisi B dan C, kepala Bagian Pembangunan, kepala Dinas Pendidikan, Direktur Rs. Otanaha, kepala Badan Keuangan, wakil direktur Rs. Ali Saboe serta OPD terkait.

Saat ditemui seusai rapat, Ketua Komisi C Hais Nusi menjelaskan ada tiga OPD yang diundang untuk menyerahkan Rencana Kegiatan Harian (RKH) masing-masing.

“Anggaran untuk kepentingan pembangunan dan masyarakat, tidak boleh di belok-belokkan menjadi kepentingan perjalanan dinas, pada pembahasan APBD pun tidak boleh belanja modal lebih sedikit dari pada belanja operasional, sehingga ada 3 (tiga) SKPD yang kita undang agar menyerahkan semua Rencana Kegiatan Hariannya (RKH),”ujar Hais Karel Nusi usai mengadakan rapat.

Hais Nusi mengatakan, DPRD mendapatkan informasi terkait persoalan-persoalan pembelokan anggaran di tahun 2018 serta mengantisipasi jangan sampai terjadi di tahun 2019 sehingga SKPD-SKPD tersebut diminta untuk menyerahkan RKH nya.

“RKH diminta agar dalam pengawasan DPRD terhadap jalannya pelaksanaan anggaran yang di danai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dapat bisa diawasi secara maksimal,” ungkapnya

Menurut Hais, dalam hal pengelolaan anggaran pihaknya tidak dapat mengawasi tanpa RKH, sehingga pada saat terjadi pembelokkan anggaran pihaknya tidak dapat mengetahui maka dengan meminta RKH ini tujuannya menghindari terjadinya pembelokkan anggaran di tengah jalan.

Sementara itu ditemui ditempat yang sama Ketua Komisi B Ariston Tilameo menambahkan, RKH ini mengingatkan kepada SKPD-SKPD bahwa perlu diperhatikan sehingga tidak ada lagi untuk pembelokan anggaran.

“Sebab ada pergeseran-pergeseran pada kegiatan yang sudah dibahas di internal mereka kemudian tidak dilaporkan ke DPRD dan ini juga yang kita tidak inginkan sehingga diharapkan agar untuk RKH tersebut kedepan dapat di berikan copyanya dan di serahkan kepada DPRD,” tutupnya. (Ag)

Be Sociable, Share!

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close