BERITAGORONTALOKOTA GORONTALOLEGISLATOR

Lagi, Pansus III Bahas Ranperda Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

GORONTALO, sulutGO- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Gorontalo kembali menggelar Rapat Panitia Khusus (Pansus) III, terkait lanjutan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

Rapat Ranperda, Senin (25/2) bertempat di Aula II Kantor DPRD Kota Gorontalo tersebut, dipimpin Ketua Pansus III, Mucksin Brekat didampingi Sekretaris Pansus, Ekwan Ahmad serta Anggota, Ariston Tilameo.

Kepada SulutGO Mucksin Brekat Mengatakan, dalam rapat lanjutan Ranperda perlindungan dan pemberdayaan petani diawali dengan diskusi pembahasan 7 Pasal antara pihak Eksekutif, Pansus, dan Tim Naskah Akademik, dikaji pasal per-pasal.

“Yang menjadi pembahasan diskusi berkaitan dengan substansi, seurjen apa Peraturan Daerah (Perda) ini harus dibuat, sebab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam setiap pembuatan Perda itu ada 2 (dua), ada yang sifatnya Delegasi dan Atribusi,” ujar Mucksin Brekat

Dirinya menjelaskan, Atribusi ini adalah satu kewenangan yang diberikan kepada DPRD untuk memuat pokok-pokok pikiran dengan dituangkan pada Perda dan kemudian tentunya menjadi kebutuhan masyarakat, serta tidak diatur secara luas di peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

“Dilihat dari sisi ketersediaan Petani dan pemberdayaannya untuk Kota Gorontalo itu sendiri untuk lahannya semakin hari semakin tergerus dan berkurang akibat dialih fungsikan untuk kepentingan-kepentingan pembangunan baik dari infrastruktur maupun usaha dari orang tertentu seperti developer dan lain sebagainya,” tukas Mucksin

Sehingga Tutur Mucksin, ini perlu diatur dan kemudian akan di sinkronisasikan dengan Perda RT-RW yang juga sementara dibahas pembuatannya serta akan dijadikan satu substansi menjadi dasar hukum terhadap bagaimana memberdayakan dan melindungi petani di kota Gorontalo.

Terakhir Mucksin mengharapkan, bahwa perda ini betul-betul dibuat dan bisa mencover kepentingan dari pada petani itu sendiri serta menjadi acuan dari pada pemerintah untuk bagaimana melindungi dan memberdayakan petani sehingga sudah menjadi sebuah peraturan, tidak ada kata lain selain wajib.

Turut dihadiri juga dari pihak Kementerian Hukum dan Ham (Kemenkumham), Asissten Pemerintahan dan Kesra Setda, Dinas Kelautan, Perikanan dan Pertanian, Kabag Hukum Setda, Inspektorat Kota Gorontalo, Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. (Ag)

Be Sociable, Share!

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close