GORONTALOHEADLINESKOTA GORONTALOLEGISLATOR

Terkait Pelebaran Sungai Bolango, Hais Nusi: Tidak Boleh Korbankan Masyarakat

GORONTALO, sulutGO – Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Gorontalo menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP).

Rapat yang di pimpin ketua Komisi C Hais Karel Nusi yang didampingi Anggota Komisi C lainnya, Sahlan Tapulu bersama Syamsudin Umar, menindak lanjuti pengaduan masyarakat terhadap pembayaran pembebasan tanah terkait pembangunan pelebaran sungai Bolango.

Rapat yang dilaksanakan di Aula II, Senin (11/2) tersebut, turut dihadir Asisten Perekonomian dan pembangunan Setda Kota Gorontalo, Kepala Badan Keuangan, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Kepala Bagian Pembangunan Setda, Camat Kota Barat, Lurah Tenilo serta sebagian tokoh masyarakat.

“Kami sudah 3 kali ini menggelar rapat dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Gorontalo agar mendesak ke pihak balai dan meminta kepada tim Appraisal untuk meninjau kembali, kalau saja tim appraisal mendatangi lokasi pasti mereka akan menaksir harga itu sesuai dengan keadaan di lapangan tapi nyatanya mereka tidak meninjau lapangan sehingga menurut kami ada kesalahan dalam prosedur,” ujar Hais Karel Nusi kepada awak media usai RDP.

Menurutnya, ada beberapa orang warga belum menerima pembayaran yang dilakukan oleh Pemerintah lewat Balai Sungai mengenai pembayaran pembebasan tanah untuk pelebaran sungai Bolango

“Mereka merasa pembayaran itu belum sesuai dengan keadaan sekarang, sementara tema yang dibawa oleh Balai sungai ini merupakan ganti untung,” tukas Hais

Seperti dikatakan oleh Hais Nusi, Mereka merasa ada kelainan dan kejanggalan disini, karena Tim Appraisal yang diminta pemerintah untuk menaksir harga, tidak pernah datang ke rumah mereka sehingga appraisal hanya menaksir dari jauh saja.

“Sehingga sebagian dari warga masyarakat ini mempertanyakan kepada pihak pemerintah Kota Gorontalo untuk dipertanyakan oleh pemerintah kepada balai sungai, mengapa rumah mereka yang permanen pembayarannya sama dengan Non permanen,” ungkapnya

Terakhir tutur Hais, pada prinsipnya pemerintah membangun tidak boleh mengorbankan masyarakat, apa artinya sebuah pembangunan kemudian ada yang menjadi korban yaitu masyarakat , oleh sebab itu pemerintah tidak lagi menggunakan istilah ganti rugi melainkan ganti untung. (Ag)

Be Sociable, Share!

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close