ADVETORIALGORONTALOHEADLINESHUKUM & KRIMINALKAB. GORONTALO

Kajari Kabgor Berikan Pembekalan Hukum Kepada Masyarakat Penerima BSPS, Fasilitator, Pendamping dan Kades

KABGOR, sulutGO– Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo (Kajari) Dr. Supriyanto mengatakan, ada 4 hal yang harus diperhatikan agar pekerjaan baik dan terhindar dari jerat hukum korupsi, yakni pekerjaan harus tepat sasaran, tepat mutu, tepat waktu, dan tertib administrasi.

Hal itu disampaikannya saat memberikan pembekalan hukum kepada para penerima bantuan BSPS, Fasilitator, Tim Teknis, Tim Pendamping, Kepala Desa, dll, dalam kegiatan penyerahan buku tabungan (rekening) oleh Pemerintah Kabupaten Gorontalo terhadap masyarakat penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Kabupaten Gorontalo tahun 2019, di Aula Kasmat Lahay, Selasa (02/6/19).

Pada kesempatan itu, Kajari menjelaskan bahwa pemerintah wajib memperhatikan dan memfasilitasi 3 kebutuhan mendasar manusia, yaitu terdiri dari papan (rumah/tempat tinggal), pangan (makan) dan sandang (pakaian).

“Rumah merupakan salah satu kebutuhan mendasar manusia, maka pemerintah memberikan program BSPS agar semua masyarakat memiliki rumah. Oleh karena itu BSPS ini haru mendapat apresiasi dari kita semua,” tutur Kajari.

Kemudian, pelaksanaan program BSPS ini, lanjut Kajari, harus mengacu pada ketentuan yang ada, baik Permen PUPR, Juklak, Juknis, dll, sehingga pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan BSPS harus paham atas berbagai ketentuan tsb, baik itu penerima bantuan, fasilitator, kepala desa, tim teknis, dll, agar pekerjaan sesuai dengan mekanisme yang ada.

“Perlu pengawasan dan monitoring yang kuat dan efektif baik dari pemerintah maupun masyarakat agar tidak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaanya,” ujarnya.

Selain itu, menurut Kajari, harus pula diperhatikan maksimal terkait perencanaan, proposal, verifikasi sampai penetapan penerima bantuan harus sesuai dengan persyaratan dan mekanisme yang ada.

“Segala kegiatan harus diadministrasikan dengan baik dan lengkap. Jika hal hal tersebut dilaksanakan dengan baik, insyaallah pekerjaan akan tepat sasaran, tepat mutu, tepat waktu dan tertib administrasi,” kata Dr. Supriyanto.

“Dengan demikian, insyaallah dapat terhindar dari jerat hukum korupsi. Karena pencegahan jauh lebih baik dari penindakan, namun pencegahan tidak daat mengesampingan penindakan,” harap Kajari. (vt)

Be Sociable, Share!

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close