ADVETORIALGORONTALOHEADLINESKAB. GORONTALOKAMPUSLEGISLATORPENDIDIKANSOSIAL POLITIK

BEM UG Suarakan Aksi Penolakan Revisi UU KPK dan Galang Tanda Tangan

KAMPUS, sulutGO– Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Gorontalo (BEM UG) beserta civitas akademika menyerukan penolakan terhadap rencana revisi Undang-Undang komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan mengelar aksi di lingkungan kampus UG dan depan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gorontalo, Kamis (12/9/19).

Aksi yang digelar berupa penggalangan tanda tangan kepada para pimpinan, dosen dan mahasiswa di lingkungan kampus Universitas Gorontalo terhadap petisi penolakan rencana revisi UU KPK.

Dukungan tanda tangan menolak revisi UU KPK ini dibubuhkan dalam sebuah kain/baliho putih sepanjang 3 meter, yang diawali Rektor UG Dr. Ibrahim Ahmad, SH.,MH, kemudian disusul Wakil Rektor 2 UG Dr. Dikson Junus, MPA, Dekan Fakultas Hukum Dr. Yusrianto Kadir, SH.,MH dan sejumlah dosen pengajar serta mahasiswa di lingkup UG.

Aksi inipun berlanjut di lokasi bawah menara (Pakaya Tower) hingga depan Kantor DPRD Kabupaten Gorontalo, dimana masa aksi menyampaikan aspirasinya di hadapan para anggota DPRD dan diterima langsung oleh Eman Mangopa salah satu Aleg di DPRD Kabupaten Gorontalo.

Titon Yasin dalam orasinya di hadapan para Aleg menyampaikan permintaan masa aksi, dimana anggota DPRD diminta agar transparan dalam upaya penolakan rencana revisi UU KPK.

Aksi ini pun dibarengi dengan teatrikal jalanan dengan membawa sebuah keranda (miniatur peti mati) sebagai tanda matinya keadilan dan kebenaran di negeri ini, sekaligus memberikan dukungan kepada KPK agar tidak gentar dalam memberantas kasus korupsi di bangsa ini.

Setelah dikonfirmasi terkait respon anggota DPRD Kabupaten Gorontalo, Titon Yasin mengatakan, dimana pihak DPRD sangat mendukung penolakan rencana revisi UU KPK yang dianggap melemahkan tugas KPK itu sendiri dalam mengungkap sekaligus memberantas kasus korupsi di negeri ini.

“Alhamdulillah, kami (masa aksi) diterima oleh salah seorang Aleg Kabupaten Gorontalo dari Fraksi PKS yaitu Bapak Eman Mangopa, dan beliau juga mengatakan, jika seluruh fraksi di DPRD Kabgor sepakat untuk menolak rencana revisi UU KPK tersebut,” jelas Titon.

Setelah mendengar respon dan dukungan DPRD terkait penolakan revisi UU KPK tersebut, masa aksi pun langsung bertolak ke kampus perjuangan UG dan melanjutkan aksinya, agar masyarakat bisa mendengar apa yang telah menjadi problem di negeri ini.

Adapun yang bertindak sebagai korlap yaitu Fajrin Bilondatu, dengan dibantu sejumlah orator di antaranya Titon Yasin, Rivalen Saputra, Abd. Syarif dan Caesar Vernando Kamu.

Adapun bunyi poin-poin Revisi UU KPK yang dimaksud yakni:

1. KPK tak lagi independen

Salah satu poin revisi UU KPK mengatur tentang kedudukan KPK yang berada pada cabang eksekutif.

Dengan kata lain, jika revisi undang-undang ini disahkan, KPK akan menjadi lembaga pemerintah.

“Penataan kelembagaan KPK dilaksanakan sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017, di mana dinyatakan bahwa KPK merupakan bagian dari cabang kekuasaan pemerintahan. Komisi Pemberantasan Korupsi termasuk ranah kekuasaan eksekutif yang sering disebut lembaga pemerintah (regeringsorgaan–bestuursorganen),” demikian bunyi penjelasan umum rancangan revisi UU KPK.

Adapun status KPK selama ini bukan bagian dari pemerintah, melainkan lembaga ad hoc independen.

Kendati demikian, berdasarkan revisi UU KPK, meski nantinya berstatus lembaga pemerintah, dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, KPK bersifat independen.

Namun, jika revisi UU KPK ini disahkan, pegawai KPK ke depan akan berstatus sebagai aparatur sipil negara (ASN). Dengan demikian, mereka harus tunduk pada Undang-Undang ASN.

2. Dimonitor dewan pengawas

Revisi Undang-Undang menyebutkan pembentukan dewan pengawas KPK. Setidaknya, ada tujuh pasal yang khusus mengatur tentang dewan pengawas tersebut, yaitu Pasal 37A, Pasal 37B, Pasal 37C, Pasal 37D, Pasal 37E, Pasal 37F, dan Pasal 37G.

Berdasarkan Pasal 37A, dewan pengawas dibentuk dalam rangka mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang KPK. Dewan pengawas bersifat nonstruktural dan mandiri.

Anggota dewan pengawas berjumlah lima orang dengan masa jabatan empat tahun. Seseorang dapat menjadi dewan pengawas apabila ia berusia minimal 55 tahun dan tidak tergabung dalam partai politik.

Dewan pengawas dipilih oleh DPR berdasar usulan presiden. Adapun presiden dalam mengusulkan calon anggota dewan pengawas dibantu oleh panitia seleksi (pansel).

Selain mengawasi tugas dan wewenang KPK, dewan pengawas berwenang dalam 5 hal lainnya.

Pertama, memberikan izin atau tidak memberikan izin penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan. Kedua, menyusun dan menetapkan kode etik pimpinan dan pegawai KPK.

Selain itu, bertugas melakukan evaluasi kinerja pimpinan dan pegawai KPK serta menerima dan menindaklanjuti laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh pimpinan dan pegawai KPK.

3. Izin untuk menyadap 

Jika selama ini KPK bebas melakukan penyadapan terhadap terduga tindak pidana korupsi, dalam rancangan Undang-Undang KPK, disebutkan bahwa lembaga antirasuah itu harus mendapat izin tertulis dari dewan pengawas sebelum menyadap.

Setelah kantongi izin, KPK dapat melakukan penyadapan maksimal selama tiga bulan sejak izin diberikan.

Penyadapan yang telah selesai juga harus dipertanggungjawabkan ke pimpinan KPK serta dewan pengawas paling lambat 14 hari setelah penyadapan selesai.

Hasil penyadapan, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 12D, bersifat rahasia dan hanya untuk kepentingan peradilan dalam pemberantasan korupsi.

Hasil penyadapan yang tidak terkait dengan tindak pidana korupsi yang sedang ditangani KPK wajib dimusnahkan segera.

4. Terbitkan SP3

Salah satu poin dalam revisi Undang-Undang KPK ini ialah kewenangan KPK menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3).

SP3 diterbitkan untuk perkara tindak pidana korupsi yang penyidikan dan penuntutannya tidak selesai dalam jangka waktu satu tahun.

Hal tersebut diatur dalam Pasal 40 Ayat 1 yang berbunyi, “Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang menghentikan penyidikan dan penuntutan terhadap perkara tindak pidana korupsi yang penyidikan dan penuntutannya tidak selesai dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun”. 

Penghentian penyidikan dan penuntutan nantinya harus dilaporkan ke dewan pengawas KPK dalam jangka waktu satu pekan terhitung sejak dikeluarkannya surat perintah penghentian penyidikan dan penuntutan.

Namun demikian, jika ditemukan bukti baru yang dapat membatalkan alasan penghentian penyidikan dan penuntutan atau berdasarkan putusan praperadilan, pimpinan KPK dapat mencabut surat SP3.

5. Asal penyelidik dan penyidik

Draf revisi UU KPK ini juga mengatur soal asal penyelidik dan penyidik.

Dalam UU KPK yang saat ini berlaku, tidak ditegaskan bahwa penyelidik KPK harus berasal dari Polri.

Namun, dalam revisi UU Pasal 43 disebutkan bahwa penyelidik harus diangkat dari Kepolisian RI. 

Sementara itu, mengenai penyidik yang diatur dalam Pasal 45, UU yang saat ini berlaku menyebutkan bahwa penyidik KPK adalah yang diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
 
UU revisi mengatur lebih jelas ketentuan tersebut, bahwa penyidik diangkat dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, dan penyidik pegawai negeri sipil yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

(hmsug)

Be Sociable, Share!
Tags

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close
%d bloggers like this: