BOLMONG RAYABOLMUTHEADLINESLEGISLATORSOSIAL POLITIKSULAWESI UTARA

Ketiga kalinya Rapat Banggar Bahas RAPBD 2020 Bolmut Diskors, Ada apa??

BOLMUT, sulutGO – Untuk ke tiga kalinya, Rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Bolmut kembali diskors.

Sebelumnya, Rabu (13/11) lalu, kemudian di jadwalkan, Kamis (14/11) hingga dijadwalkan lagi pada Jumat (15/11).

Rapat Banggar DPRD dan TAPD Kabupaten Bolmut, Rabu (13/11)

Padahal rapat tersebut lengkap dihadiri Ketua TAPD Kabupaten Bolmut, Asripan Nani bersama pimpinan OPD dan jajarannya.

Menurut Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bolmut Saiful Ambarak, Rapat Banggar kali ini kembali diskors karena masih ada pembahasan yang belum final.

“Malam hari ini, hari ke tiga kita membahas. Yang perlu kami sampaikan bahwa berkaitan dengan perhitungan kemampuan keuangan daerah, itu klaster-klasternya sudah ada, seperti yang disampaikan ketua TAPD,” Kata Politisi Golkar itu.

Dia menyebutkan, banyak hal sebagai pertimbangan dalam mengambil keputusan dalam Rapat Banggar tersebut. Sehingga dalam pengambilan kesepakatan dan melahirkan keputusan perlu kecermatan.

“Jadi, nantinya menjadi pertimbangan Banggar besaran TPP, baik itu jumlah ASN, jumlah CPNS dalam tahap Diklat, termasuk PAD dan itu nanti kita bicarakan internal. Maka, kita sepakat rapat ini lanjut hari Senin (18/11) jam 09.00,” Tuturnya.

Sementara itu, sebelum rapat di skors anggota Banggar Suriansyah Korompot memberikankan saran kepada pimpinan rapat untuk menunggu rincian TPP dari pihak TAPD. Dibahas tanpa melihat dokumen, maka bisa membuat tim dalam Banggar kebingungan.

“Saya mengusulkan menunda rapat ini sampai menunggu rincian sementara TPP, kan tidak mungkin kita langsung pantok sekian,” Imbuhnya.

Hal serupa juga dikatakan, Husen Yahya Suit Pontoh yang juga selaku Ketua Badan Kehormatan DPRD Bolmut sangat mendukung anggaran TPP pun kalau kurang di tambahkan.

“Saya meminta pada TAPD dapat menunjukkan rincian TPP itu. Bagaimana, lebih kurangnya kami tidak tahu rinciannya. Padahal, kalau rincian itu ada dan kalau masih kurang kita tambah dari jumlah yang ada menjadi 40 miliar,” Cetus Suit.

Pantauan sulutGO, rapat itu awalnya dibuka oleh Wakil Ketua Salim Bin Abdullah sejak sore sudah berlangsung alot.

Diketahui, adapun hal yang menjadikan rapat rapat Banggar itu alot, tambahan Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) yang di sampaikan TAPD sebesar Rp 38.160.308.460 hanya dalam uraian belanja pegawai dan tidak dijelaskan lebih rinci lagi.

Selain pemerintah daerah menggelontorkan anggaran pembayaran TPP, tidak hanya harus mendapatkan persetujuan DPRD. Akan tetapi perlu adanya konsultasi dan persetujuan Menteri Dalam Negeri. Secara aturan APBD harus diketok sebelum 30 November. (Dolvin)

Be Sociable, Share!

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close
%d bloggers like this: