BOLMONG RAYABOLMUTHEADLINESLEGISLATORSOSIAL POLITIKSULAWESI UTARA

Setujui RAPBD 2020, Fraksi Golkar Minta Realisasi Siltap Kades, Sekdes dan Perangkat Desa

BOLMUT, sulutGO – Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Bolmut), telah ditetapkan menjadi APBD tahun 2020.

Hal tersebut ditetapkan pada rapat Paripurna Pandagan Akhir Fraksi DPRD Bolmut terhadap RAPBD, yang digelar Jumat (28/11/2019) pukul 02.02 wita.

Pada rapat tersebut, seluruh fraksi menyetujui RAPBD ditetapkan menjadi perda APBD tahun 2020, dengan beberapa catatan-catatan penting.

Tetmasuk salah satunya Fraksi Partai Golkar yang diketuai Sartono Dotinggulo. Menyampaikan catatan sebanyak sepuluh poin, salah satunya Pemerintah Daerah segera merealisasikan Penghasilan Tetap (Siltap) Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya.

Pada kesempatan itu, Mulyadi Pamili yang membacakan pandangan Fraksi Partai Golkar mengatakan, berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Menurut Pasal 81A PP ini, Penghasilan Tetap (Siltap) Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya diberikan sejak Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku.

“Bupati/Wali kota menetapkan besaran penghasilan tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya, dengan ketentuan: a. besaran penghasilan tetap Kepala Desa paling sedikit Rp2.426.640,00 setara 120% dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/a; b. besaran penghasilan tetap Sekretaris Desa paling sedikit Rp2.224.420,00 setara 110% dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/a; dan c. besaran penghasilan tetap Perangkat desa lainnya paling sedikit Rp2.022.200,00 setara 100% dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/a,” Bunyi pasal 81 Ayat 2.

Dalam hal desa, partai berslogan “Suara Golkar Suara Rakyat” Itu meminta Pemerintah Daerah segera merealisasikan Siltap Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya diberikan terhitung mulai bulan Januari 2020.

“Sehubungan dengan kenaikan gaji kepala desa, sekretaris desa dan perangkat desa lainnya, Fraksi Golkar berpendapat agar pemerintah daerah segera merealisasikannya, terhitung mulai dari Bulan Januari Tahun 2020 dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan desa,” Paparnya.

Selain itu, dengan dikembalikannya pemberian Insentif para pembicara Adat di Desa, Guru Ngaji dan Sekolah minggu pada Bagian Kesejahteraan Sosial atau Binkesos, maka Fraksi Golkar berpendapat kiranya honor atau insentif mereka dapat dinaikan. (Dolvin Rivai) 

Be Sociable, Share!

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close
%d bloggers like this: