BOLMONG RAYABOLMUTHEADLINESLEGISLATORSOSIAL POLITIKSULAWESI UTARA

Terkait APBdes, BPD Soligir Mengadu Ke DPRD Bolmut

BOLMUT, sulutGO – Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP), Kamis (25/7/2019) sore.

RDP Komisi 1 itu dihadiri langsung Ketua DPRD Bolmut, Saiful Ambarak, S. PdI yang berlangsung di ruang rapat Komisi 1.

Rapat tersebut merupakan tindak lanjut laporan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Soligir, Akran Pontoh, terkait Pemerintah Desa Soligir Kecamatan Kaidipang, belum melaksanakan pertanggungjawaban anggaran Tahun 2018.

Saat ditemui di depan ruangan Komisi 1 DPRD Bolmut, sesaat setelah RDP selesai, Akran Pontoh menjelaskan beberapa laporannya.

“Pertanggungjawaban APBDes Tahun 2018 itu belum ada”, ungkap Akran.

Kata dia, anggran BUMDes Tahun 2018 tidak ada kejelasannya kepada BPD dan masyarakat.

“BUMDes yang ada Perdesnya tapi kemudian macet, diperkirakan anggaran berjumlah Rp. 118.000.000 juta”, ungkapnya.

Sementara, Dinas PMD Kabupaten Bolmut melalui Kabid Pemdes Ivan Gahtan, SH menjelaskan bahwa apa yang menjadi laporan BPD Soligir itu bukan menjadi permasalahan.

“Sesuai isi surat BPD yakni tidak terdapat rencana anggaran biaya (RAB) dan tidak di tanda tangani Berita Acara APBDes Perubahan Tahun Anggaran 2018. Akan tetapi, setelah diperiksa pada dokumen yang ada, baik yang ada di desa maupun di Dinas PMD itu ada, jadi tidak menjadi permasalahan”, Jelas Ivan

Lanjut Dia, laporan BPD itu bukan menjadi suatu masalah, mungkin ini hanya ketidak tahuan sebagian masyarakat.

“Ini hanya mis komunikasi antara BPD dan Pemrintah Desa. Pada intinya, RDP hari ini tidak ada permasalahan yang rumit dan teknis untuk menjadi bahan atau evaluasi bagi Pemdes dan Jajarannya”, tuturnya.

Ketua Komisi 1 DPRD Bolmut, Akrida Datunsolang, saat dimintai keterangan menjelaskan bahwa ini terjadi karena minimnya sosialisasi tentang mekanisme Musyawarah Desa.

Berkaitan dengan hal itu, pihaknya memberikan catatan kepada Pemerintah Daerah (Pemda), Dinas teknis jika tegas menjalankan aturan yang dibuat, maka tak ada kegaduhan yang muncul seperti ini.

“Dinas teknis PMD, dapat mensosialisasikan kembali tentang pentingnya musyawarah desa, karena musdes tidak dianggap penting di desa sehingga yang hadir di musdes itu kebanyakan ibu-ibu”, Tegas Akrida

Menurutnya, Musyawarah Desa merupakan keputusan tertinggi di desa dalam menentukan arah pembangunan desa.

“Musdes itu menjadi acuan untuk bagaimana penataan, perencanaan tentang aset desa yang bisa di jual atau di tambah itu dari Musdes. Jadi ini yang belum maksimal”, Katanya

Dilanjutkannya, sementara masalah BUMDes sendiri Pemerintah Desa belum menyerahkan penambahan modal.

“Anggran BUMDes itu memang belum di kucurkan karena modal usaha dari BUMDes itu belum jalan dan belum dilaksanakan”, imbuhnya.

Ia berharap, kedepannya desa-desa yang ada di Kabupaten Bolmut dapat bercermin didesa ini, agar kemudian tidak mengalami sumbatan-sumbatan seperti ini. Dinas PMD dan Pemerintah Kecamatan memfasilitasi dan mengawasinya.

Turut hadir dalam RDP itu, Anggota Komisi 1 DPRD Bolmut, Jajaran Dinas PMD Bolmut, Pemerintah Kecamatan Kaidipang, Sangadi dan Jajarannya, BPD serta Pendamping Desa. (Dolvin)

Be Sociable, Share!

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close