ADVETORIALGORONTALOHEADLINESKAB. GORONTALOSOSIAL POLITIK

Bupati Gorontalo Kantongi Izin Kemendagri Lantik Kades dan BPD

LIMBOTO,sulutGO– Terhitung mulai 8 Januari 2020, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Gorontalo telah mengingatkan kepada Bupati untuk tidak melakukan mutasi pejabat di lingkungannya.

Saat itu, Kepala Bawaslu Kabupaten Gorontalo Wahyudin Akili mengatakan, larangan ini diatur dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota dan berdasarkan pasal 71 UU nomor 10 tahun 2016, tentang kepala daerah dilarang melakukan pergantian pejabat 6 bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon (paslon) bupati dan wakil bupati peserta pilkada, sampai akhir masa jabatannya.

Berkaitan dengan hal itu, Kamis (20/02/20), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia, mengeluarkan izin kepada Bupati Gorontalo untuk melaksanakan Pelantikan, Penerbitan SK Penetapan Kepala Desa dan Keanggotaan BPD.

Surat rekomendasi yang saat ini dikantongi Bupati Gorontalo itu diserahkan langsung oleh Dirjen Bina Desa Kemendagri Nomor 140/863/BPD, dan diterima oleh Dinas PMD Kabupaten Gorontalo, Asosiasi Pengurus Badan Permusyawaratan Desa Seluruh Indonesia (APBDESI) Kabupaten Gorontalo serta Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (APEDSI) Kabupaten Gorontalo, di Jakarta.

Ketua APEDSI Kabupaten Gorontalo, Wowiling Habibullah mengungkapkan, Bupati tidak ingin salah mengambil langkah yang berakibat pada pelanggaran aturan perundang- undangan. Oleh karena itu, surat izin dan rekomendasi Kemendagri perihal pengesahan SK Kades dan BPD serta Pelantikan PAW Kades dan pengresmian Anggota BPD terpilih sangat penting untuk dikantongi.

“Tentu pak Bupati tidak mau gegabah, apalagi sampai menabrak aturan undang-undang. Tentu kita harus patuh dan taat. Dan setelah melakukan koordinasi secara intensif dengan Bawaslu RI dan Kemendagri ternyata masih ada kesempatan melakukan pelantikan atas izin Menteri Dalam Negeri,” ungkap Wowiling saat diwawancarai awak media sulutgoonline.

BACA JUGA:  DPRD Boalemo Geser Perdis 500 Juta Untuk Penanganan Covid-19

“Ini merupakan jawaban dari berbagai kalangan. Yang pasti Bupati tidak mau menabrak aturan, artinya ini berdasarkan rekomendasi dan diperkuat dengan izin tertulis dari Mendagri dengan surat bernomor 140/863/BPD tanggal 17 Februari 2020,” tegas Wowiling.

Adapun isi Surat Izin dan Rekomendasi Kemendagri itu tertulis :

1. Mekanisme pengangkatan kepala Desa oleh Bupati/WaIikota sudah diatur ketentuannya dalam Peraturan Pemerintah Republik lndonesaa Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2014 tentang Desa pada Pasal 40 ayat (3) dan ayat (4). Sedangkan mekanisme terkait pemilihan kepala Desa antar waktu sudah diatur ketentuannya dalam Peraturan Mentan’ Dalam Negeri Nomov 65 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri DaIam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa.

2. Pengangkatan pejabat pengganti oleh Bupati/Walikota tersebut berbeda dengan substansi ‘pengangkatan kepala Desa’ yang diatur da|am ketentuan Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penggantl Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati/Walikota.

3. Pemerintah Desa berbeda dengan Struktur Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) dan bukan bagian dari struktur dalam kelembagaan pemerintahan daerah. Sehingga bukan objek substansi yang masuk dalam pengaturan ketentuan Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1O Tahun 2016.

4. Berkenaan dengan angka 1, 2 dan 3 diatas serta agar tidak terjadi permasalahan penyelenggaraan Pemerintahan Desa akibat kekosongan jabatan kepala desa maupun BPD, kami sarankan kepada Saudara untuk melantik kepala Desa, Penjabat kepala Desa dan BPD. 

Be Sociable, Share!

Related Articles

Leave a Reply

Close
%d bloggers like this: