GORONTALOHEADLINESKAB. GORONTALOSOSIAL POLITIK

Alasan Pemkab Gorontalo Tunda Pelantikan Kades Sukamakmur Kecamatan Tolangohula

LIMBOTO, sulutGO– Mempertimbangkan pelaksanaan pelantikan Kepala Desa Sukamakmur Kecamatan Tolangohula yang seharusnya dilaksanakan pada tanggal 10 Januari 2020, kemarin, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gorontalo tak langsung gegabah.

Pasalnya, Pemkab Gorontalo tak ingin menabrak aturan sehingga terpaksa menunda pelantikan Kades Sukamakmur setelah melihat adanya pemberitahuan dari Bawaslu kepada Bupati Gorontalo Nelson Pomalingo tentang baras akhir mutasi oleh kepala daerah yang akan mencalonkan diri pada perhelatan pesta demokrasi pilkada 2020 nanti.

Seperti yang dijelaskan Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Gorontalo Haris Suparto Tome, selaku juru bicara Pemerintah Daerah, dimana pelantikan itu bertepatan di masa transisi.

“Bupati sudah mendapatkan pemberitahuan dari Bawaslu tentang batas akhir mutasi terhadap aparatur pemerintah, maka tentunya Pemda melakukan beberapa kajian dan disimpulkan pelantikan tersebut dilakukan penundaan,” tegas Haris.

“Bupati Nelson dituntut harus bertindak hati-hati dalam melakukan tindakan administrasi pemerintahan. Karenanya untuk menyikapi persoalan tersebut Bupati Nelson  telah menugaskan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Bagian Pemerintahan, dan Bagian Hukum untuk melakukan konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri RI dan Bawaslu Pusat untuk mendapatkan kejelasannya sehingga tidak menabrak aturan,” tuturnya.

Pihak Pemda, lanjut Haris juga akan melakukan konsultasi ke Kemendagri dan Bawaslu Pusat untuk mendapatkan kejelasan apakah proses pelantikan kades tersebut dibenarkan oleh regulasi tentang pelaksanaan mutasi atau pelantikan aparat menjelang Pilkada di Kabupaten Gorontalo.

BACA JUGA:  Sekda Ridwan Ingatkan Anggaran COVID-19 Digunakan Sesuai Data Kebutuhan

Di sisi lain, ia menyahuti adanya tanggapan sebagian orang yang mendesak dilakukannya pelantikan Kades Sukamakmur. Haris pun menegaskan jika penundaan pelantikan tersebut bukan karena adanya perbedaan partai atau sengaja dipolitisir.

“Kami memperhatikan dan menyimak dengan seksama beberapa pendapat yang coba dilontarkan oleh beberapa pihak di Tolangohula, baik yang puas, tidak puas terhadap keputusan tersebut,” imbuh Haris.

Maka pihaknya kembali menegaskan bahwa pelaksanaan penundaan pelantikan tidak berhubungan dengan perbedaan partai, perbedaan pilihan, dan perbedaan warna apa pun. Karena selama ini Bupati bekerja berdasarkan regulasi dan tata aturan birokrasi.

“Itu pun sudah dibuktikan sejak dari pelantikan pada saat pileg bahkan hingga  saat proses pilkada ini. Diberikan ruang kepada siapa pun yang ingin mencalonkan”, ungkapnya.

Di pihak lain, Haris mengungkap desakan pelantikan kepada kades baru di Sukamakmur tak lain adalah keinginan untuk menggantikan kades sebelumnya yang telah meninggal dunia.

Maka berdasarkan pertimbangan tersebut, tutur Haris, maka perlu dilakulan konsultasi dan koordinasi dengan pihak Kemendagri serta Bawaslu. (JM)

Be Sociable, Share!
Tags

Related Articles

Leave a Reply

Close
%d bloggers like this: