GORONTALOHEADLINES

Selaraskan Pembangunan, Gubernur Rusli: Jangan Ada “Raja Kecil” di Daerah

GORONTALO, sulutGO– Gubernur Gorontalo, Rusli Habibie tidak ingin ada istilah “Raja-Raja Kecil” dalam proses pembangunan di Provinsi Gorontalo.

Demikian disampaikan Gubernur Rusli saat Rapat Kerja Penyelarasan Dokumen Perencanaan Provinsi Gorontalo Tahun 2021 terhadap RPJMN 2020-2024, yang berlangsung di Ballroom Hotel Gammara Makassar, Jumat (21/02/2020).

Di kesempatan itu, Rusli meminta agar para kepala daerah di enam kabupaten/kota terus bersinergi, apalagi dalam hal pembangunan.

“Kadang-kadang program kita (Pemerintah Provinsi-red) tidak terkoneksi dan kadang-kadang juga tidak diakui, sehingga terjadi yang saya katakan ‘raja-raja kecil’ di daerah,” ungkap Rusli.

Rusli mengatakan, dari sekian program yang diurus oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov), yang memerlukan intervensi dari pemerintah kabupaten (pemkab) yang ada. Sebagai contoh pembangunan irigasi Randangan, Pohuwato.

Rusli menilai, irigasi tersebut selain menjadi urusan pemprov juga harus diintervensi oleh pemkab, termasuk balai sungai.

“Pembangunan ini harus terkoneksi, jangan sendiri-sendiri. Ini yang harus kita pikirkan bersama, agar program-program ini bisa dirasakan oleh rakyat dan fokus pada pembangunan yang ada di daerah. Saya mohon kepada teman-teman jangan asal buat program tapi kita tidak tahu tujuan akhirnya seperti apa,” tambahnya.

BACA JUGA:  Wabup Anas: Pejabat Harus Mampu Jabarkan Kepercayaan Yang Diberikan Pimpinan

Tak hanya program, penyelarasan juga kata dia, sangat perlu dilakukan guna mewujudkan visi-misi pemkab, pemerintah kota (pemkot), dan pemprov.

Sementara itu, Kepala Bapppeda Provinsi Gorontalo, Budiyanto Sidiki berharap melalui kegiatan ini, imbauan dan arahan Gubernur dapat direalisasikan.

“Kita lakukan penyelarasan kebijakan dan sasaran pembangunan dalam RKPD 2021 terhadap RPJMN 2020-2024. Kita juga melakukan sinergi dan dukungan program prioritas daerah terhadap prioritas nasional tahum 2021. Selain itu juga melakukan pemetaan terhadap program kegiatan dalam renja OPD sesuai Permendagri 90 tahun 2019,” tutup Budi.

Be Sociable, Share!

Related Articles

Leave a Reply

Close
%d bloggers like this: