GORONTALOGORONTALO UTARAHEADLINES

Terkait ‘Merumahkan” PTT, Simak Penjelasan Sekda Gorut

GORUT, sulutGO- Belum lama ini, Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara (Gorut), berencana membuat suatu kebijakan untuk ‘Merumahkan’ Pegawai Tidak Tetap (PTT) di lingkungan Pemerintah Gorut itu sendiri.

Kebijakan itupun menuai komentar dari salah satu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gorontalo Utara, Matran Lasunte, yang menilai bahwa kebijakan tersebut harus dipikirkan lagi.

Mendengar komentar tersebut, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Gorut, Ridwan Yasin pun memberikan tanggapan positif sekaligus memperjelas kebijakan dimaksud.

Ridwan Yasin menyampaikan bahwa apa yang menjadi kekhawatiran sejumlah pegawai dan Anggota DPRD, memang sudah sewajarnya.

Dirinya menjelaskan, dengan berakhirnya kontrak kerja di akhir tahun ini, tentunya Pihak Eksekutif dalam hal ini Pemerintah Daerah (Pemda) akan melakukan kajian ulang terkait perpanjangan kontrak kerja melalui SK PTT untuk tahun mendatang.

“Ya, ‘Merumahkan’ PTT memang benar adanya. Akan tetapi saya setuju dengan masukkan bahwa harus dikaji lebih dalam tentang merumahkan PTT ini. Baik dari segi tupoksi pelayanan kepada masyarakat, dan pelayanan kepada Pimpinan,” jelas Ridwan baru-baru ini.

Lanjutnya, “Tidak hanya dari sisi pelayanan masyarakat, akan tetapi juga perlu dikaji pada sisi lain, diantaranya terkait landasan hukum pengangkatan PTT itu sendiri,” ungkap Sekda yang juga mantan Kabag Hukum Gorut ini.

Sehingganya, Ridwan Yasin berkata, pihaknya saat ini sedang dalam tahapan pengkajian dan evaluasi tentang kinerja PTT yang ada di Lingkungan Pemda Gorut.

Ia pun menerangkan, yang menjadi perhatiannya adalah PTT yang benar-benar dibutuhkan tugas dan fungsinya dalam sisi teknis, seperti sopir, guru, perawat rumah sakit atau puskesmas, operator komputer, sespri dan PTT berkeahlian khusus dan yang bersentuhan langsung dengan pelayanan kepada masyarakat tentunya akan dipertimbangkan lagi untuk dirumahkan.

“Tergantung kebutuhan pimpinan OPD masing-masing, sebab keberadaan mereka sangat membantu masyarakat dan juga pimpinan daerah,” jelasnya.

Terlepas dari tugas dan fungsi tersebut, sekda menegaskan akan mengevaluasi kinerja PTT sebelum ‘dirumahkan’, sembari menunggu seleksi serta perekrutan Pegawai PTT maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). (hms/bfly)

Be Sociable, Share!

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close
Close